12 Oct
Mencari Tahu Cara Mengurus PBB Rumah KPR

Semua warga Indonesia yang memiliki tanah dan bangunan diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahunnya. PBB itu sendiri merupakan pajak negara yang bersifat kebendaan. Rumah KPR juga terkena PBB dan setiap pemiliknya wajib membayarkannya. Berikut ini cara mengurus PBB rumah KPR.

Kriteria Rumah dan Tanah Kena Pajak

biaya pbb rumah kpr
Apa saja yang masuk kriteria tanah dan bangunan yang dikenakan pajak bumi dan bangunan? Menurut Direktorat Jenderal Pajak, objek pajak yang dikenakan PBB terbagi menjadi 2, yaitu bumi dan bangunan.

1. Bumi

Kriteria bumi maksudnya adalah seluruh permukaan bumi (tanah dan perairan) dan juga tubuh bumi yang ada di pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Contohnya adalah kebun, sawah, tanah, pekarangan, tambang, dan ladang.

2. Bangunan

Sedangkan bangunan maksudnya adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah maupun perairan. Contohnya misalnya rumah tempat tinggal, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, bangunan tempat usaha, anjungan minyak lepas pantai, jalan tol dan sebagainya.
Objek pajak yang tidak dikenakan pajak apabila digunakan untuk melayani kepentingan umum, seperti tempat ibadah dan sekolah. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya, hutan lindung, taman nasional, hutan wisata dan sebagainya.
Dalam hal ini rumah KPR juga masuk dalam kategori bangunan sehingga tetap wajib untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Termasuk PBB yang juga berlaku untuk rumah KPR.

Cara Mengurus PBB Rumah KPR

kriteria rumah kpr
Cara mengurus PBB rumah KPR sebenarnya sangat mudah, asalkan syarat-syarat yang dibutuhkan sudah lengkap. Disarankan sebelum mengurusnya terlebih dahulu harus mengetahui apa saja syarat mengurus PBB rumah KPR. Hal ini perlu dilakukan supaya proses pengurusan tidak memakan waktu yang lama. Berikut beberapa syaratnya.
Mengisi blanko permohonan pendaftaran objek baru
Mengisi blanko SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)
Fotokopi KTP atau Kartu Keluarga (KK)
Fotokopi Akte Jual Beli
Fotocopy IMB/IPB
Surat kuasa (bila dikuasakan)
Surat Keterangan Lurah (apabila tidak ada bukti kepemilikan)
Pendaftaran objek baru PBB dilakukan oleh subjek pajak. Caranya dengan mengambil dan juga mengisi formulir SPOP secara jelas, benar dan lengkap. Setelah ditandatangani harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian SPOP.

Biaya PBB Rumah KPR

Perlu diketahui jika dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP itu sendiri merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli. Jadi objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan masing-masing daerah berbeda-beda.
Setelah mengetahui cara mengurusnya, selanjutnya mencari tahu bagaimana cara menghitung PBB. Dasar perhitungannya adalah perkalian tarif 0,5% dengan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak). NJKP diperoleh 20% dari NJOP.
Contohnya:
Pak Danu membeli rumah di Samira Regency, luas rumah tersebut 50 meter persegi dan berdiri diatas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Harga bangunannya sebesar Rp 1.000.000, sedangkan harga tanah Rp Rp 1.500.000. Jadi berapa PBB yang harus dibayarkan?
1. Hitung Nilai Bangunan dan Tanahnya
Bangunan    =  50 x Rp 1.000.000
        = Rp 50.000.000
Tanah        = 100 x Rp 1.500.000
        = Rp 150.000.000
2. Hitung NJOP dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah
Nilai Bangunan + Nila Tanah
Nilai Bangunan     = Rp  50.000.000
Nilai Tanah        = Rp 150.000.000
            = Rp 200.000.000
3. Menghitung PBB
NJKP        = 20% x Rp 200.000.000
        = Rp 40.000.000
PBB        = 0,5% x Rp 25.000.000
        =  Rp 125.000
Jadi, biaya PBB yang harus dibayarkan adalah Rp 125.000
Nah itulah cara mengurus PBB rumah KPR beserta syarat-syarat yang dibutuhkan. diharapkan uraian diatas bisa menambah informasi mengenai PBB rumah KPR. Semoga bermanfaat.