16 Oct
Contoh Akta PPJB yang Harus Diketahui

Pada saat melakukan transaksi jual beli rumah, tanah, ruko dan properti lainnya, maka akan mendengar istilah PPJB. PPJB merupakan singkatan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli. PPJB berkaitan dengan cara peralihan hak atas tanah dan juga bangunan. Sangat penting untuk mengetahui istilah ini, supaya lebih mudah dipahami, inilah contoh akta PPJB.

Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli  (PPJB)

contoh akta PPJB

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) RI No 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah pasal 11 ayat 2 mengatur tentang muatan atau isi yang tertera di dalam akta PPJB. Ayat tersebut menjelaskan bahwa PPJB paling sedikit memuat : 

1. Kepala Akta

Kepala akta merupakan bagian awal dari akta PPJB. Adapun isi dari kepala akta adalah judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, nama lengkap dan kedudukan notaris. Jangan lupa untuk mengisinya dengan benar dan lengkap. 

2. Identitas Para Pihak

Di dalam contoh akta PPJB juga berisi tentang identitas lengkap penjual dan pembeli. Isinya meliputi  nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan alamat tempat tinggal.

Uraian Objek PPJB

1. Harga Rumah dan Tata Cara Pembayaran 

Pada bagian ini memuat harga penjualan, tata cara dan waktu, biaya yang muncul dari perjanjian. Penjual tidak boleh menarik dana lebih dari 80% kepada pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB.

2. Jaminan Pelaku Pembangunan

Sedangkan pada bagian jaminan pelaku pembangunan ini memuat tentang jaminan bahwa tanah dan rumah tidak dalam status sengketa. Selain itu, juga memuat jaminan kepemilikan rumah berupa HGB, hak pakai dan hak milik

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Bagi penjual/developer atau pembangun memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dan berkewajiban untuk melakukan pembangunan sesuai dengan rencana dan perizinan, menyelesaikannya tepat waktu, menginformasikan progress, dan memberikan informasi tentang PPJB. 

Sedangkan bagi pembeli memiliki hak berupa memperoleh informasi yang benar, jujur dan akurat, mengetahui syarat dan ketentuan dalam jual beli sebelum pembayaran, mengajukan klaim perbaikan, dan hak-hak lain. Kewajiban bagi pembeli diantaranya melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan jadwal, mentaati tata tertib lingkungan dan kewajiban lain yang diatur.

4. Waktu Serah Terima Bangunan

Pada saat serah terima bangunan, pelaku pembangun melakukan serah terima yang dilengkapi dengan dokumen berita acara, kunci dan akta jual beli atau sertifikat hak milik/HGB atau hak lainnya.

5. Pemeliharaan bangunan

Contoh akta PPJB menyatakan bahwa penjual/developer wajib untuk memelihara rumah paling singkat 3 bulan setelah ditandatanganinya berita acara serah terima. Kewajiban ini harus dilakukan sesuai dengan PPJB yang disepakati. 

6. Penggunaan Bangunan

Penggunaan bangunan atau rumah harus sesuai dengan peruntukannya serta membayar fasilitas yang digunakan oleh pembeli. Hal ini dilakukan supaya bangunan tetap terawat dan tidak ada fasilitas yang rusak. 

7. Pengalihan Hak 

Pembeli dilarang untuk mengalihkan hak sebelum penandatanganan akta jual beli dan harus di hadapan contoh akta ppjb notaris. Pengalihan hak sebelum penandatanganan akta jual beli harus memperoleh persetujuan dari penjual/developer/pelaku pembangunan.

Pembatalan dan berakhirnya PPJB

contoh akta PPJB

Pembatalan harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan berakhirnya PPJB ketika syarat dan ketentuan telah terpenuhi. Sengketa yang berkaitan dengan PPJB harus diselesaikan dengan bermusyawarah.

Tujuannya supaya  bisa mencapai mufakat paling lama 30 hari. Apabila belum tercapai mufakat maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman.

Contoh Akta Pembatalan PPJB

Calon pembeli berhak mempelajari isi PPJB paling kurang 7 hari kerja sebelum ditandatangani oleh pembeli dan penjual atau developer. Penandatanganan PPJB menurut peraturan yang baru ini harus dilakukan di hadapan notaris.

Perjanjian pengikat Jual Beli Atau PPJB yang telah ditandatangani oleh penjual/developer dengan pembeli dapat dibatalkan. Pembatalan PPJB ini diatur pada Permen PUPR tersebut pada bab III pasal 13 yaitu:

  • Apabila pembelian rumah dibatalkan setelah penandatanganan PPJB yang diakibatkan karena kelalaian pelaku pembangunan, maka pembeli berhak mendapat seluruh dana yang telah dibayarkan.

  • Apabila pembatalan dikarenakan oleh kelalaian pembeli setelah penandatanganan PPJB maka terdapat 2 ketentuan yakni :

  1. apabila pembayaran telah dilakukan pembeli maksimal 10% dari harga maka seluruh pembayaran menjadi hak penjual/developer dan 

  2. apabila pembayaran telah dilakukan lebih dari 10% dari harga transaksi maka penjual/developer/pembangun berhak memotong 10% dari harga transaksi.

Itulah deskripsi contoh akta PPJB yang harus dipahami. Pada dasarnya PPJB ini merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli dalam jual beli properti. Keberadaan PPJB ini supaya semakin menguatkan perjanjian di antara keduanya.